#MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kami memiliki 363 berita tentang masyarakat hukum adat

Unib kukuhkan enam guru besar perkuat kapasitas akademik

Universitas Bengkulu (Unib) mengukuhkan enam guru besar untuk memperkuat kapasitas akademik sekaligus meningkatkan kontribusi ...

FH Unib dampingi penyusunan dua Raperdes di Pulau Enggano

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH Unib) mendampingi penyusunan dua Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) di Pulau Enggano, ...

Semarak Festival Tabut 2026: Kementerian Hukum Bengkulu serahkan hak cipta lagu "Bimbang Gedang" dan "Tobo Kito

Ajang tahunan kebanggaan masyarakat Bengkulu, Festival Tabut 2026, menjadi momen bersejarah bagi pelestarian seni budaya daerah. ...

Redam aksi protes, Presiden Bolivia pangkas gajinya dan kabinet

Presiden Bolivia Rodrigo Paz, Senin (25/5) mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota ...

Kanwil Kemenkum: Posbankum ruang selesaikan sengketa lewat musyawarah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menilai keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan kelurahan menjadi ruang ...

Perkuat penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, Menteri Hukum resmikan 393 Posbankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan 393 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kepulauan ...

Pemkot Bengkulu ajak masyarakat manfaatkan bank sampah

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mendorong dan mengajak seluruh masyarakat di wilayah tersebut untuk menjaga ...

Polisi terima 57 pucuk senjata rakitan sisa konflik antar desa di pulau Adonara

Sebanyak 57 pucuk senjata rakitan sisa dari konflik antar desa di pulau Adonara diserahkan kepada Polres Flores Timur, Polda NTT ...

UMKM ChaCha Mentari kembangkan batik Kaganga khas Bengkulu

UMKM ChaCha Mentari mengembangkan batik kaganga khas Bengkulu dengan mengangkat aksara tradisional sebagai identitas budaya ...

Resmi, RUU PPRT disahkan jadi undang-undang

Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan ...